by

YLBH AKA Minta Mendagri PJ Bupati Nagan Raya Ditunjuk Yang Memahami Kondisi Masyarakat.

 

AHC | NAGAN RAYA : Direktur Yayasan lembaga bantuan hukum advokasi dan keadilan aceh (YLBH AKA)Nagan Raya Muhammad Dustur, S.H., M. Kn DPRK Nagan Raya atas pemberitaan pihak DPRK Nagan Raya telah mengusulkan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Nagan Raya kepada Mendagri karena masa tugasnya berakhir pada 9 Oktober Maka untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati Nagan Raya tersebut, DPRK telah mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati Nagan Raya kepada Mendagri untuk dipilih dan ditetapkan sebagai Penjabat Kepala Daerah. Rabu, 14/ 9/2022.

Muhammad Dustur mengigatkan kepada awak media melalui Whatsapp, terkait Pj. Bupati Nagan Raya siapa pun pejabat akan ditunjuk nanti kewenagan nya berada pada pihak kementerian Dalam negeri untuk seterusnya ditunjuk pejabat kepala daerah. Perlu dipahami keberadaan YLBH AKA untuk nagan raya selama ini hadir pemberian bantuan hukum baik secara litigasi maupun non litigasi banyak persoalan kami terima selama ini.

Persoalan konkrit dihadapi pejabat tersebut selama ini muncul seperti sektor pertanian perkebunan, konflik pertanahan, penelataran tanah HGU oleh pihak perusahaan, persoalan ketenaga kerjaan dan persoalan lain karna dikabupaten Nagan Raya mempunyai persoalan konkrit beda kondisi daerah lainnya.

Dustur yang dimintai keterangan oleh pihak media terkait dengan usulan yang sudah diusulkan tersebut karna melihat kondisi kabupaten Nagan Raya komplek terhadap persolan seperti kami sampaikan yang berada diwilayah kabupaten nagan raya maka siapa pun pejabat akan ditunjuk kedepan harus mampu melihat persolan tersebut merupakan persoalan konkret dan nyata dikabupaten nagan raya

Kami berharap karna kabupaten nagan raya butuh sosok yang hadir sebagai pejabat kepala daerah nantinya yang mengerti akan persoalan dan memahami aturan jangan sampai justru kebalikan orang yang rekomendasikan orang diduga terlibat atau diduga ada indikasi persoalan hukum. Sehingga akan mencenderai harapan rakyat atas rekomendasi pihak DPRK yang notabesenya merupakan orang-orang diwakilkan oleh rakyat. [ * ]