by

Lawan Covid-19, Kapolri Bakal Hukum Warga Tetap Kumpul Meski Dibubarkan

Kapolri Jenderal Idham Azis menegaskan sanksi pidana bagi warga yang tetap ngeyel mengumpulkan kerumunan orang di luar rumah, meski telah diminta membubarkan diri.

“Terkait sanksi pidana terhadap masyarakat yang melanggar kebijakan pemerintah dalam masa darurat pandemi Covid-19, seperti tidak mau dibubarkan saat berkerumun, mengadakan keramaian setelah diperintah petugas,” ujar Idham saat rapat teleconference dengan Komisi III DPR RI, Selasa (31/3/2020).

Idham menyebut, mereka yang tetap melakukan kegiatan berkumpul akan dikenakan ancaman yang dapat dikenakan antara lain mengacu pada Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

“Kemudian Pasal 93 Undang-Undang No.6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dan pasal-pasal di dalam KUHP antara 212, 214 ayat 1 dan 2, serta pasal 216, dan 218 KUHP,” ucap dia.

Idham menyebut, hingga saat ini Polri masih mengedepankan upaya preventif dengan tindakan humanis. Belum ada warga yang diproses hukum lantaran melawan dibubarkan.

“Alhamdulillah masyarakat kita di Indonesia ini masih patuh terhadap imbauan-imbauan Polri, bila kita melihat bandingkan dengan negara-negara lain yang polisinya sudah menggunakan penegakan hukum lebih keras,” kata Idham.

 

https://www.liputan6.com/news/read/4215646/lawan-covid-19-kapolri-bakal-hukum-warga-tetap-kumpul-meski-dibubarkan