by

YARA Minta KAS Daerah Dikembalikan.

YARA Minta Kas Daerah Di Kembalikan

 

NAGAN RAYA ( ACEH HEBAT ): Terkait dengan adanya beberapa temuan ketidakpatuhan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 5.A/LHP/XVIII.BAC/05/2019
Tanggal : 17 Mei 2019.

BPK menemukan adanya ketidak patuhan dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.Temuan Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah Sebesar Rp194.522.537,00, pembayaran Honorarium Kegiatan pada Tiga OPD Melebihi Standar Belanja Sebesar Rp 847.990.000,00, Penyusunan RAB atas Pekerjaan Swakelola 16 Unit Rehabilitasi Ruang Kelas SD/SMP
pada Dinas Pendidikan Dapat Menimbulkan Risiko Penyalahgunaan Sebesar Rp 348.909,090.91, kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume dan Kesalahan Koefisien di Dua Paket Pekerjaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sebesar
Rp170.682.767,03, kelebihan Pembayaran atas Kekurangan Volume pada Empat Paket pekerjaan di Dinas, PUPR Sebesar Rp 51.200.860,39,”kata Muhammad Zubir, SH kepada Acehhebat , Rabu (20/5)

Zubit menjelaskan, dengan adanya temuan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Nagan Raya agar dapat menginstruksikan,masing-masing Kepala Dinas/OPD untuk memerintahkan pegawai, pensiunan, atau ahli warisnya untuk segera menyelesaikan pengembalian ke kas daerah sesuai dengan tabel atas kelebihan gaji dan tunjangan yang tidak sesuai ketentuan karena pensiun atau meninggal dunia kelebihan pembayaran.

Tunjangan yang tidak sesuai ketentuan karena tugas belajar, kelebihan pembayaran
tunjangan fungsional yang tidak sesuai ketentuan kepada pegawai yang cuti,
kelebihan pembayaran TPG kepada guru yang pensiun atau meninggal dunia dan
kelebihan pembayaran TPG karena kesalahan perhitungan gaji pokok, sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala BPKD untuk memerintahkan PPTK menagih kelebihan honorarium kepada panitia pelaksana atas kegiatan-kegiatan sesuai di disetorkan ke Kas Daerah, Kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan PPK supaya lebih cermat dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan serta tidak lagi
memasukkan komponen overhead dan keuntungan pada penyusunan RAB pada
pekerjaan swakelola lainnya, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman supaya memerintahkan PPK masing-masing pekerjaan untuk meminta rekanan pelaksana pekerjaan terkait menyetorkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan kesalahan koefisien sebesar Rp75.629.733,65 ke Kas Daerah, Kepala Dinas PUPR memerintahkan PPK masing-masing pekerjaan untuk meminta rekanan pelaksana pekerjaan terkait menyetorkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan dan kesalahan koefisien sebesar Rp51.200.860,39 ke Kas Daerah.

Jika memang sudah ditindaklanjuti, maka sudah sepatutnya Pemkab mempublikasi agar semua masyarakat Nagan Raya tau bagaimana penanganan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku. Hal itu untuk menciptakan good government, Pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Zubir berharap agar kedepan Pemkab Nagan Raya lebih terbuka dalam hal publikasi Informasi yang dianggap harus disediakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Nagan Raya. Itu sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. ( A2h)

Ketua YARA Perwakilan Nagan Raya