oleh

Keuchik Kuta Sayeh Bantah Pernyataan LSM- FPRM,  Pernyataan Itu Tidak Benar.

Keuchik Kuta Sayeh Bantah Pernyataan LSM- FPRM,  Pernyataan Itu Tidak Benar.

 

NAGAN RAYA   – | ACEH HEBAT :  Mencuatnya pemberitaan salah satu portal Media Online yang mengatasnamakan dirinya Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin, terhadap Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Kuta Sayeh, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, yang diduga tidak transparan dan diduga setiap penarikan uang dikuasai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Keuchik setempat. Jum,at 6 /11

Bahkan tidak hanya itu, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) Forum Peduli Rakyat Miskin (FPRM) Nasruddin juga mengklaim bahwa persoalan Desa Kuta Sayeh sesuai laporan diterimanya, Nasruddin mengklaim bahwa Keuchik Desa Kuta Sayeh Muhammad Abbas diduga menakut-nakuti warga terkait keterbukaan informasi publik dengan indikasi dugaan kebal hukum karena kedekatannya dengan Bupati Nagan Raya.

Menurut ketua LSM FPRM Nasruddin, “Terkait yang pegang uang Desa, informasi berhasil kami terima uang Desa setelah ditarik misalkan 350 juta, hanya 50 juta dipegang Kasi Keuangan Desa, yang lain semua dikuasai oleh Keuchik, selanjutnya uang 50 juta tersebut juga diminta Keuchik kembali,”Kata LSM FPRM, Nasruddin.

Menanggapi pernyataan itu, Mantan Ketua Tuha Peut Desa Kuta Sayeh, Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya. Tarmizi Yomas membantah staiment yang dilontarkan oleh LSM- FPRM Nasruddin. “Apa yang disampaikan oleh LSM itu tidak benar. 

Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Rakyat Miskin ( LSM – FPRM ) Selama ini sudah sering menakutin warga Nagan Raya, sedangkan FPRM tersebut berda di Banda Aceh. 

Saya selaku mantan ketua Tuha Peut tidak ada persoalan sejak pada Tahun 2016 sampai 2017 lalu, kok tahun 2020 dipemasalahkan,”kata Tarmizi Yomaz.
Tarmizi Yomas menyebutkan bila anggaran tahun 2016 dan 2017 bermasalah kenapa anggaran tahun 2020 bisa cair. “Bahkan saat ini,

Desa kuta Sayeh sedang pembangunan Rambat Beton dari anggaran Dana Desa (DD) untuk aktivitas masyarakat banyak, dan pembuatan lapangan Volly dialihkan untuk pembangunan rambat beton agar bisa dimanfaatkan dan dirasakan masyarakat banyak,”Sebut Tarmizi.

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pada pasal 31 Permendagri 110/2016 BPD (Badan pengawasan Desa) memiliki Fungsi membahasan dan menyepakati rancangan Desa bersama dengan kepala Desa, bahkan Pasal 32 Permendagri 110/2016 menyatakan tugas BPD adalah sebagai berikut diantaranya menyelenggarakan musyrawah BPD.

Keuchik Desa Kuta Sayeh, Muhammad Abbas menegaskan, saya tidak pernah membawa bawa nama Bupati dalam setiap permasalahan Gampong. “Bupati atasan saya dan saya tidak pernah membawa-bawa nama Bupati dan menakut-nakuti warga seperti yang disampaikan oleh LSM FPRM Itu,”Tegas Muhammad Abbas. Jum’at 6 November 2020..

Muhammad Abbas mengungkapkan pernyataan dari LSM – FPRM itu sangat meresahkan kinerja Pemerintah Desa bahkan pernyataan dari LSM itu tidak benar atau Hoaks. “Masalah keuangan Desa selalu di kolala oleh Kasi Keuangan,”Ungkap Muhmamad Abbas.

Muhammad Abbas menjelaskan berasarkan tugas dan fungsi wewenang Gampong berdasarkan Qanun Aceh nomor 5 tahun 2003 dalam Bab I dan BAB II terhadap tugas tentang kedudukan dan fungsi wewenang Gampong disana dijelaskan disebutkan.
“Disana dijelaskan bahwa Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah Badan Perwakilan Gampong terdiri dari Unsur Ulama, Tokoh Adat, Pemuka Masyarakat, dan cerdik pandai yang ada digampong menciptakan Reusam Gampong, UU gampong, dan lain sebagainya,”jelasnya”

Dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2013 disana jelas disebutkan,”Demikian Tutup Keuchik, Muhammad Abbas kepada awak media. Jum,at . 6/11 ( * )