oleh

Pemdes Keude Linteung Gelar Sosialisasi Peradilan Adat.

 

ACEH HEBAT. COM | NAGAN RAYA :
Pemerintah Gampong Keude Linteung Kacamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peradilan Adat.
Kegiatan tersebut yang berlansung satu hari di aula Tuha Peut Setempat.

Keuchik Keude Linteung Zainal Abidin mengukapkan di saat pembukaan kegiatan sosialisasi peradilan adat, yang bahwa kegiatan tersebut bersumber dari Anggaran Desa tahun 2022. Sabtu, 31 Desember 2022.

Kegiatan ini yang menjadi pematri dari Majlis Adat Aceh ( MAA) Nagan Raya, yakni DR. Khairuddin. M. Pd. Dan Juga di dampingi lansung oleh ketua MAA H. Muhammad Khaidir. SE.

Yang menjadi peserta sosialisasi Unsur Tuha Peut, Aparatur Gampong, Unsur Organisasi Kepemudaan dan PKK. Ucap Zainal Abidin. Secara singkat.

DR. Khairuddin. Yang di dampingi lansung oleh H. Muhammad Khaidir. SE ( Ketua MAA) menypaikan terkait dengan peradilan adat sesuai dengan Qanun Aceh.

Sebelumnya Muhammad Khaidir mengukapkan terkait Dasar Hukum Peradilan Adat di Aceh Pelaksanaan peradilan adat yang menyelesaikan sengketa secara adat melalui
musyawarah dan mediasi merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, sebagaimana yang tertuang dalam pasal keempat Pancasila, kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
Secara sosiologis peradilan adat di
Aceh masih terus hidup dan berkembang dan telah memberikan kontribusi nyata

Dalam pembangunan bangsa dari masa ke masa, struktur lembaga peradilan adat juga masih terus hidup dan dipertahankan meskipun pada masa orde baru lembaga tersebut belum mendapat pengakuan secara
formal, kondisi masyarakat Aceh yang terus mempraktekkan prosesi peradilan adat sejak lama memungkinkan sistem peradilan adat tersebut terus dipertahankan dan dikembangkan di masa yang akan datang.

Dalam hukum adat selama ini hanya
mengenal satu prosedur dalam hal
penuntutan baik pidana maupun perdata. Dalam hukum adat dikenal ada satu pejabat yaitu kepala Desa (Keuchik untuk tingkat Gampong), dan Imeum Mukim untuk tingkat Mukim.

Dalam penyelenggaraan sengketa
adat, ada dua mekanisme yang biasanya dilalui, yaitu: Pertama, prosesi penyelesaian nilai- nilai normatif (hukum adat), melalui forum Adat Meusapat. bersama para tokoh dan adat/ lembaga terkait dan pihak-pihak
bersangkutan dalam hubungan penyelesaian sengketa/ pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

DR. Khairuddin juga menyampaikan tentang Jenis Sengketa yang Dapat
Diselesaikan Secara Adat Merujuk kepada aturan yang ada, peluang yang diberikan kepada tokoh adat gampong dan mukim untuk menangani
sengketa secara adat sangat luas, hal itu juga merupakan pengakuan negara terhadap fungsi adat yang telah diperankan lembaga tersebut, selama berabad-abad lamanya. Berdasarkan Qanun Aceh nomor 9 tahun
2008, Perselisihan yang boleh diselesaikan secara bersama.

Tambah Khairuddin apa bila ada Prosesi Sidang musyawarah tentang penyelesaian sengketa/ perselisihan
gampong dilaksanakan di Meunasah
sedangkan peradilan adat tingkat Mukim dilaksanakan di mesjid, atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Keuchik dan Imeum Mukim. Terkait dengan Tata cara dan syarat-syarat penyelesaian perselisihan/ persengketaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan adat setempat.

Didalam persidangan tersebut Keucik sebagai pimpinan sidang dalam pelaksanaan prosesi persidangan adat
Gampong, dibantu oleh perangkat gampong sebagai anggota sidang secara aktif. Persidangan biasanya sampai ditemuka. Tutup Khairuddin. Sabtu, 31/12 /2022. ( * )